Knowledge Exchange KPU - AEC Membangun Desain Komunikasi Efektif Dalam Pemilu


 
Jakarta, kpu.go.id- Desain mekanisme dan proses komunikasi efektif yang dibangun bersama menjadi penting dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Tahapan pemilu serentak tersebut akan dimulai pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 akan masuk ke dalam tahapan yang lebih masif. Selanjutnya pada tahun 2020 atau 2021 juga akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.   
 
Mekanisme komunikasi perlu didesain bersama untuk aktifitas pemilu ke depan. Komunikasi tidak hanya komunikasi verbal, non verbal, baik ke internal maupun ke publik, tetapi juga komunikasi dengan stakeholder Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu. KPU bisa bertukar informasi dengan Australian Electoral Commission (AEC) mengenai komunikasi efektif yang sudah dibangun di Australia. Komunikasi efektif itu menjadi penting dalam membangun kelembagaan penyelenggara pemilu yang berwibawa dan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.  
 
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Ferry Kurnia Riskiyansyah dalam kegiatan Knowledge Exchange antara KPU dan AEC dalam mendesain komunikasi publik badan penyelenggara pemilu, di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (25/2).  
 
Kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara penyelenggara pemilu di Indonesia dan Australia tersebut diikuti oleh 12 Anggota KPU Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Banten, Papua, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan KIP Aceh, serta perwakilan dari Sekretariat Jenderal KPU RI dan Bawaslu RI.
 
Sementara itu, Pieta Mamo Perwakilan dari AEC yang memegang peran dalam komunikasi publik di penyelenggaraan pemilu di Australia menjelaskan bagaimana komunikasi publik dibangun efektif di Australia. AEC memanfaatkan teknologi intranet untuk berkomunikasi dengan internal staf AEC pada masa pemilu di Australia. Intranet itu merupakan jaringan internal yang dapat mendukung komunikasi antar staf dan dapat menyimpan apapun yang ada dalam organisasi. 
 
"AEC juga mengelola pendaftaran pemilu, pendidikan pemilih, menjembatani pemangku kepentingan dan masyarakat, dengan tetap menjaga independensi. Kami melaksanakan strategi komunikasi yang disebut di Indonesia dengan istilah sosialisasi, selain itu kami melakukan penelitian, komunikasi website, grafis, dan fotografi. Kami melakukan komunikasi berbasis bukti, jd sesuai kebutuhan, apabila anggaran kecil, kami harus kreatif dengan meminimalisir penggunaan anggaran," ujar Pieta yang juga menjadi accrediting fasilitator BRIDGE tingkat internasional.  
 
Pieta juga menjelaskan bahwa AEC melibatkan staf dengan konsisten dalam komunikasi dan menggunakan pesan komunikasi yang sederhana. Komunikasi ini bukan hanya satu arah dari pusat ke daerah, tetapi ada umpan balik dari daerah ke pusat untuk usulan perbaikan. Sedikit perbedaan dengan Indonesia, Australia terdapat kantor pusat, kantor negara bagian, kantor daerah, dan ada beberapa kantor yang terpisah. Tugas kantor pusat mengawasi pemilu nasional, sedangkan kantor negara bagian mengawasi pemilu di negara bagian tersebut.  
 
Anggota KPU RI Arief Budiman yang juga hadir turut menjelaskan apa yang dilakukan KPU dalam hal komunikasi. Semua yang dilakukan KPU harus merujuk pada UU Pemilu dan UU penyelenggara pemilu. KPU juga berhubungan erat dengan dua stakeholder, yaitu peserta pemilu dan pemilih. Berbeda dengan Australia, di Indonesia terdapat 190 juta pemilih, namun dengan anggaran yang kecil, sedangkan di Australia anggaran besar dengan jumlah pemilih yang lebih sedikit.
 
"Pemilu 2014 yang lalu, terdapat 46 partai politik (parpol) mendaftar, kemudian tersisa 33 yang lolos administratif, dilanjutkan verifikasi faktual, dan kemudian tersisa 12 parpol. Banyak parpol mulai tidak percaya dan ragu dengan KPU, komunikasi informasi KPU tidak dipercaya, karena harapan mereka bisa lolos, namun tidak tercapai dan mereka tidak menerima itu semua. Padahal, penting dalam komunikasi, semua informasi terpenuhi dan diterima dengan baik," papar Arief Budiman. "

Sementara itu, Sri Budi Eko Wardani Direktur Eksekutif Puskapol UI dalam paparannya berusaha memposisikan diri sebagai publik dalam merefleksikan kinerja penyelenggara pemilu, karena respon publik ini bisa berdampak juga di kinerja internal KPU. Pemilu 2014 itu tahun politik, karena Presiden SBY sudah dipastikan tidak mencalonkan kembali, kemudian pemilu hanya diikuti 12 parpol, sehingga ada persaingan tinggi dalam pemilu. KPU juga harus bersaing dengan lembaga quick count yang mempublikasikan hasil pemilu secara luas. 
 
" Masyarakat menjadi bingung karena media mengumumkan quick count juga. Masing-masing calon membiayai lembaga quick count, sehingga ada perang opini ketika quick count diumumkan ke publik. Masyarakat bertanya-tanya, kemana masyarakat harus mencari tahu, sehingga itu menjadi tugas KPU mengkomunikasikan ke masyarakat. Untuk itu, KPU harus melakukan penguatan kelembagaan sebagai lembaga yang mandiri, profesional, dan akuntable," papar pengamat politik yang biasa dipanggil Dani.(Arf/red.FOTO KPU/Tdy)  
 
 
Sumber : kpu.go.id  
 





INFORMASI PEMILU
Arsip


Visitor
  • Hari ini : 47
  • Kemarin : 77
  • Total Pengunjung : 2793


Polling

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini?

  • puas
  • cukup puas
  • tidak puas
Pilih  hasil


Link






  • gerindra
  • pkb
  • pks
  • pdip
  • ppp
  • golkar
  • gerindra
  • demokrat
  • pan
  • hanura
  • pbb
  • pkp
KPU BANJARNEGARA
© copyright kpubanjarnegara.go.id 2014 developed by vertico indonesia